karyawan kontrak

Kesenjangan Pegawai Kontrak dan Karyawan Tetap

Di Indonesia, terdapat dua kelompok karyawan, yakni karyawan tetap dan pegawai kontrak atau tenaga outsourcing. Pengertian dari karyawan tetap sendiri adalah pegawai sebuah perusahaan atau instansi yang memiliki masa kontrak kerja lebih dari dua tahun dalam satu periode penandatanganan surat perjanjian kerja, di mana menerima penghasilan utuh sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, berdasarkan posisi yang diisi. Biasanya, mereka yang menjadi pegawai tetap telah bekerja cukup lama untuk perusahaan atau instansi terkait. Sedangkan, karyawan kontrak atau outsourcing adalah para pegawai yang memiliki batas waktu kerja sesuai kesepakatan dengan pihak instansi maupun perusahaan tempatnya bernaung, hingga maksimal masa kerja satu tahun. Dari segi penghasilan, pemerintah melalui undang-undang telah mengatur perusahaan untuk memberikan gaji minimal sesuai dengan UMR atau Upah Minimum Regional yang ditetapkan daerah tersebut.

Untuk gaji sendiri, pendapatan pegawai kontrak bisa jadi lebih tinggi dibandingkan pegawai tetap. Namun, hal tersebut sebanding pula dengan minimnya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan tetap umumnya mendapatkan insentif dari perusahaan berupa tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan makan, hingga penyediaan sarana pendukung seperti komputer atau laptop hingga kendaraan kantor. Bukan hanya sang pegawai tetap, namun pihak keluarga juga secara otomatis masuk ke dalam tanggung jawab perusahaan atau instansi tersebut. Tetapi, tidak demikian dengan pegawai kontrak yang maksimal hanya mendapatkan uang tambahan ketika lembur. Pegawai tetap juga mendapatkan surat keterangan kerja yang sangat berguna untuk mengurus banyak dokumen, termasuk dokumen-dokumen kenegaraan. Sedangkan pegawai kontrak mayoritas tidak mendapatkannya meskipun ada pula perusahaan atau instansi yang menyediakan bagi mereka. Baca juga: Cara Mendapatkan Kredit Rumah Tanpa DP Dengan Mudah

Kesulitan Bila Tidak Memiliki Surat Terkait

Meskipun mendapatkan penghasilan yang besar, faktanya, pegawai kontrak menghadapi banyak masalah bila tidak memiliki surat keterangan tersebut meskipun hanya berupa selembar kertas itu.

  1. Tidak bisa mendapatkan klaim tunjangan kesehatan ataupun asuransi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh pegawai kontrak akibat tidak memiliki surat tersebut. Meskipun sebenarnya dalam kontrak kerja telah tertulis bahwa perusahaan hanya menanggung biaya pengobatan ataupun klaim asuransi bila terjadi kecelakaan di tempat kerja sehingga pegawai kontrak memang tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut. Hingga saat ini, kebijakan terhadap tenaga kontrak itu masih menjadi perdebatan.
  2. Sulit jika ingin melanjutkan pendidikan non-reguler atau mengambil kelas ekstensi tanpa surat keterangan tersebut dari perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak banyak kelas non-reguler yang menerima mahasiswa atau mahasiswi tanpa rekomendasi dari perusahaan atau instansi terkait mengingat pembayaran dari kelas tersebut hampir dua kali lipat dari kelas reguler, yang mana surat tersebut dapat mengonfirmasi kesanggupan pelajar untuk membayar biaya pendidikannya.
  3. Tidak memiliki surat keterangan rekomendasi bekerja juga cukup memusingkan tatkala hendak mengajukan pinjaman atau kredit rumah, karena badan pemberi pinjaman memerlukan jaminan berupa konfirmasi perusahaan tempat si peminjam bernaung guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat diderita bila terjadi kredit macet, di mana secara otomatis mempengaruhi operasional dari badan usaha penyedia pinjaman, di mana perputaran dana segar harus terus lancar untuk dapat mempertahankan bisnis tersebut.

Penyebab Keengganan Perusahaan Atau Instansi Merilis Surat Untuk Pegawai Kontrak

Secara teknis, perusahaan atau instansi terkait tidak hanya bersikap keras soal perilisan surat keterangan tersebut kepada karyawan kontrak, tetapi juga kepada pegawai tetap. Namun, dalam klausul kontrak pegawai tetap telah disebutkan secara rinci hak-hak dari karyawan, sehingga mau tidak mau perusahaan atau instansi harus memenuhinya, termasuk perilisan surat keterangan tersebut, bila tidak ingin mendapatkan permasalahan hukum. Sedangkan klausul perjanjian kerja pegawai kontrak sama sekali tidak menyebutkan hak-hak lain pegawai selain pembayaran gaji. Alasan tersebut, di mana menegaskan ketidakharusan melakukan hal itu menjadi salah satu penyebab kuat perusahaan atau instansi terkait enggan merilis catatan referensi kerja bagi karyawan kontrak yang terasa tidak adil karena beban kerja pegawai outsorcing sama berat atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan pegawai tetap. Baca juga: Hindari Situs Palsu, Jika Anda Melakukan Cek KTP Online

Tidak mengherankan bila kemudian persatuan pekerja kontrak terus menyuarakan hak mendapatkan surat keterangan tersebut dari perusahaan. Terutama pada Hari Buruh atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, di mana mereka menggelar orasi terbuka di jalan-jalan atau spot utama dan menyalurkan aspirasi mereka atas ketidakadilan yang diterima. Mereka menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan pegawai tetap dan menghapuskan sistem tenaga kontrak atau outsorcing yang mirisnya justru semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal itu dikarenakan jumlah pengeluaran perusahaan untuk pembayaran pegawai kontrak, jika dihitung secara seksama, tidaklah sebesar yang harus digelontorkan untuk pegawai tetap yang menjadi satu paket dengan keluarganya. Sistem outsorcing sendiri juga populer di luar negeri, akan tetapi prakteknya lebih baik dibandingkan di Indonesia, karena UU Ketenagakerjaan yang dimiliki sudah merambah untuk membela hak-hak pegawai kontrak yang terlalu senjang bila dibandingkan dengan pegawai tetap.

Opini Publik Terhadap Kesenjangan Pegawai Kontrak

Sayangnya, tuntutan demi tuntutan yang diorasikan pada Hari Buruh Sedunia tersebut masih kurang menghasilkan dampak nyata, terutama dari pemerintah pusat. Sebab, tak lama kemudian selalu muncul tindakan anarkis yang diprovokasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan kemudian mengalahkan akal dan pecahnya perkelahian masal. Publik pun kemudian dibuat jengah oleh pecahnya situasi tidak kondusif yang berbuah kerusakan pada sarana dan prasarana umum yang mana mencoreng sendiri reputasi para pegawai kontrak. Mereka kemudian dilabeli oleh masyarakat sebagai sekelompok pembuat onar dan kehilangan simpati publik yang mundur dalam memberikan dukungan dalam memperjuangkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka akibat prasangka yang diakibatkan oleh temperamentalnya mereka dalam menghadapi oknum-oknum yang sengaja memprovokasi.

Belum lagi beberapa oknum yang menyebut diri mereka sebagai perwakilan pegawai kontrak yang merasa pihak perusahaan telah sewenang-wenang pada karyawannya justru memiliki kendaraan pribadi yang mahal, hunian mewah, serta gadget canggih dengan banderol harga cukup tinggi di pasaran. Semua kepemilikan mereka tersebut tentunya memunculkan tanda tanya besar di benak publik akan kebenaran niat para pegawai tersebut dalam berorasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sedangkan yang mereka perlihatkan justru kemewahan hidup di mana hanya dapat diraih dengan memiliki penghasilan fantastis, di mana tuntutan mereka menjadi tidak masuk akal. Padahal, mereka yang tampak hidup glamor itu umumnya hanya oknum-oknum non-pegawai kontrak yang menyamar atau berprofesi sebagai pengumpul massa guna menyelenggarakan demo yang dikehendaki oleh oknum-oknum tertentu, baik dengan tujuan menjatuhkan perusahaan atau instansi bersangkutan atau pihak yang berusaha menimpakan kesalahan kepada pemerintah dengan cara mengekspos kehidupan pegawai kontrak yang serba tidak difasilitasi oleh perusahaan, instansi, ataupun pemerintah dengan latar belakang panggung politik di baliknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *